Pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Junbi Inkai untuk mengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah:
A. menyiapkan wilayah dan batas negara yang akan segera diproklamasikan
B. mempersiapkan calon pemimpin nasional yang akan memegang kekuasaan
C. mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan
D. mempersiapkan bentuk pemerintahan yang akan diproklamasikan
E. mempersiapkan alat kelengkapan negara yang akan diproklamasikan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas dari PPKI adalah mempersiapkan alat kelengkapan negara yang akan diproklamasikan. Sebagai ketua PPKI ditunjuk Soekarno dan wakilnya adalah Hatta. Pembentukan PPKI tepat setelah terjadinya bom atom di kota Hirosima. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh menghadap Jenderal Terauchi di Dalat Vietnam, untuk melaporkan hasil sidang BPUPKI dan juga untuk melantik ketua PPKI serta memberikan pengarahan tentang kemerdekaan Indonesia.
Jadi: Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Junbi Inkai untuk mengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah …. E [Mempersiapkan alat kelengkapan negara yang akan diproklamasikan]
Tokoh perlawanan wanita yang berasal dari Maluku adalah ...
A. R.A Kartini
B. Martha Christina Tiahahu
C. Cut Nya Meutia
D. Cut Nya Dien
E. Dewi Sartika
B. Martha Christina Tiahahu
Di bawah ini adalah pejabat tinggi negara setingkat menteri, kecuali...
A. Jaksa Agung
B. Ketua BPK
C. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
B. Ketua BPK
Indonesia pernah menyatakan keluar dari keanggotaannya di PBB.
Peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden . . . .
A. Soekarno
B. Soeharto
C. Habibie
D. Abdurrahman Wahid
E. Megawati Soekarno Putri
A. Soekarno
A. Soepomo, Soekarno, dan Hatta
B. Soepomo, Soekarno, dan Moh. Yamin
C. Soekarno, Moh. Yamin, dan Hatta
D. Soekarno, Moh. Yamin, dan Syahrir
E. Soekarno, Hatta, Achmad Soebarjo
B. Soepomo, Soekarno, dan Moh. Yamin
A. Bantuan diplomasi
B. Kerja sama militer
C. Hubungan diplomatik
D. Kunjungan kepala negara
E. Bantuan ekonomi
C. Hubungan diplomatik
Atas usaha Sukarno dan orang-orang yang tergabung dalam Algemene Studieclub, pada 4 Juli 1927 didirikan partai baru bernama ....
A. Budi UtomoB. Perhimpunan Indonesia
C. Perserikatan Nasional Indonesia
D. Indische Partij
E. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
C. Perserikatan Nasional Indonesia
A. NICA
B. ABDACOM
C. AFNEI
D. Pakta Warsawa
E. NATO
Untuk mengantisipasi serangan Jepang di Asia Tenggara, negara Sekutu membentuk komando gabungan yang dinamakan ABDACOM (American-British-Dutch-Australian Command, atau Komando Amerika-Inggris-Belanda-Australia). Komando Amerika-Inggris-Belanda-Australia atau ABDACOM, adalah sebuah komando gabungan tertinggi tertinggi untuk semua pasukan Sekutu di Asia Tenggara selama Perang Pasifik dalam Perang Dunia II. Komando ini dibentuk pada awal tahun 1942, seiring dengan meningkatnya ancaman serangan dari pasukan Jepang terhadap Australia, serta wilayah koloni Inggris (Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei), koloni Belanda (Hindia Belanda atau sekarang Indonesia), dan koloni Amerika Serikat (Filipina). Komando ini dipimpin oleh perwira Inggris, dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell. Tujuan utama komando tersebut adalah untuk mempertahankan terhadap serangan Jepang. Komando ini dibuat untuk mencegah serangan Jepang lebih lanjut, setelah Jepang berhasil menduduki koloni Perancis, Indochina (sekarang Vietnam, Laos dan Kamboja), setelah Perancis menyerah terhadap Jerman, sekutu Jepang dalam Perang Dunia II. Komando ini gagal dalam tugasnya mengantisipasi serangan Jepang. Dengan mengandalkan serangan udara dengan pesawat yang berbasis di kapal induk, Jepang bisa dengan cepat menyerang dan menaklukkan wilayah yang menjadi wilayah ABDACOM. Setelah kemenangan pasukan Jepang atas pasukan Sekutu, Filipina menyerah pada 8 Mei 1942, Malaya dan Singapura menyerah pada 16 Februari 1942, dan Hindia Belanda menyerah pada 9 Maret 1942. Hanya Australia yang bertahan, karena lokasinya yang diluar jangkauan kapal induk dan pesawat jepang.
B. ABDACOM
Pemberian tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan tugas-tugas tertentu.Merupakan pengertian dari ....
A. Asas akuntabilitas
B. Asas otonomi
C. Asas Tugas Pembantuan
D. Asas Desenteralisasi
E. Asas Dekonsentrasi
Otonomi daerah ialah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengembangkan dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.
B. Asas otonomi
A. Penangkapan
B. Pencegahan
C. Penindakan
D. Penangkalan
E. Pengkerdilan
Larangan yang bersifat sementara terhadap orang‑orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang merupakan pengertian dari pencegahan (B) Prinsip dalam hukum imigrasi Indonesia, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia maka wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian Internasional.
Hukum keimigrasian di Indonesia menganut prinsip selective policy. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat,bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tida bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut PP No 30 tahun 1994, penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang‑orang tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Sedangkan kebalikannya, pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang‑orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
Keputusan penangkalan terhadap orang asing ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing‑masing berdasarkan Undang‑undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
B. Pencegahan
Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah
A. DPR
B. MPR
C. KY
D. MK
E. MA
Di Indonesia lembaga yang berhak mengajukan constitutional review adalah Mahkamah Konsitusi (MK)
Pembahasan:
Mahkamah Konstitusi (MK RI) adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan yudikatif (kehakiman). Tugas utama MK adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (konstitusi) yaitu UUD 1945, atau yang disebut dengan wewenang melakukan constitutional review.
Wewenang ini dipegang oleh MK bersama dengan lembaga lain yaitu Mahkamah Agung (MA RI) dan Komisi Yudisial (KY). Dalam pembagian tugas dan wewenang, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki pembagian masing-masing.
Wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2, yang merupakan hasil Perubahan Ketiga pada UUD 1945 yang ditetapkan sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001.
Pasal 24C berbunyi:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Semua putusan MK bersifat final dan tidak dapat digugat banding.
D. MK
A. UU No.38 tahun 2008
B. UU No.39 tahun 2008
C. UU No.40 tahun 2008
D. UU No.41 tahun 2008
E. UU No.42 tahun 2008
Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.
B. UU No.39 tahun 2008
A. parlementer
B. presidensial
C. semiparlementer
D. komunis
E. sosialis
C. semiparlementer
Pada amandemen keempat uuD 1945 pasal 29 telah disepakati...
a.penjelasan lbh rinci
b.perubahan hanya pa ayt 2
c.tlh mngambil perubahan
d.adanya penambahan ayat
e. perubahan hx pd ayt 1
e. perubahan hx pd ayt 1
Isi Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal ... UUD 1945.
A. 6 Ayat 1
B. 6 A Ayat 2
C. 6A ayat 1
D. 7A
E. 7B
Mari kita bahas satu persatu pilihan gandanya.
Pasal 6 ayat 1 berisi mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.
Pasal 6A ayat 1 berisi mengenai presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pasal 6A ayat 2 berisi mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Pasal 7A berisi mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden oleh MPR atas usul DPR.
Pasal 7B berisi mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Jadi, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 (B).
Kota dan Kabupaten di Jakarta bersifat ....
A. Administratif
B. Wewenang Penuh
C. Otonomi
D. Federal
E. Istimewa
Susunan wilayah DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi ini memiliki wilayah penyusun yaitu Kota dan Kabupaten Administratif.
Administratif berarti Kota dan Kabupaten hanya berupa wilayah administrasi sebagai bagian wewenang pemerintah provinsi DKI Jakarta, tanpa memiliki otonomi dan wewenang sebagaimana Kota dan Kabupaten biasa. Misalnya, walikota dan bupati ini diangkat dan diperhentikan oleh Gubernur DKI Jakarta, bukan oleh rakyat seperti di provinsi lain.
Kota administrasi dipimpin oleh walikota, sedangkan kabupaten administrasi dipimpin oleh bupati.
Baik wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan kemudia dibagi dalam kelurahan.
DKI Jakarta memiliki 5 (lima) kota administratif dan 1 (satu) kabupaten administratif, yaitu Kota Administratif Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat, serta kabupaten administratif Kepulauan Seribu.Setiap kota dan kabupaten administratif ini memiliki perangkat pemerintahan yang terdiri atas sekretariat kota administrasi/sekretariat kabupaten administrasi, suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.
Namun, kota dan dan kabupaten administratif ini tidak memiliki DPRD, berbeda dengan dan kabupaten biasa.
A. Administratif
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala untuk menyusun kembali kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau adalah...
A. arkeologi
B. geologi
C. antropologi
D. filologi
E. paleoontologi
A. arkeologi
A. Adanya rasa gotong royong
B. Selalu meliputi semangat kekeluargaan
C. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani
D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
E. Mengutamakan musyawarah mufakat.
Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
1 - Mengutamakan musyawarah mufakat.
2 - Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat.
3 - Tidak memaksakan kehendak kepadaorang lain.
4 - Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
5 - Adanya rasa tanggungjawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6 - Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7 - Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
E. Mengutamakan musyawarah mufakat.
A. keputusan tidak tegas karena pembuatan keputusan atau kebijakan
publik secara tawar menawar antara eksekutif dengan legislatif
B. kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada mayoritas dukungan
parlemen
C. kabinet dapat bubar sewaktu-waktu karena kedudukan badan eksekutif
atau kabinet berakhir sesuai masa jabatan
D. parlemen dikendalikan oleh kabinet
E. konflik vertikal dan herizontal, misalnya dalam pelaksanaan pilkada
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah :
a) Penyelenggaraan negara berada ditangan presiden, dimana sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.
b) Kabinet atau para menteri diangkat atau dibentuk oleh presiden, sekaligus nantinya bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan kepada rakyat karena tidak dipilih oleh parlemen. d) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
e) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan, anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
* Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.* Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,Presiden Indonesia adalah lima tahun.* Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktumasa jabatannya.* Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karenadapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
:* Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapatmenciptakan kekuasaan mutlak.* Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.* Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusantidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Contoh negara dengan sistem pemerintahan presidensial
:Negara : Afrika SelatanBentuk Negara : Kesatuan dengan 9 provinsiBentuk pemerintahannya republikKekuasaan eksekutif presiden dipilih oleh Majelis Nasional.Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahanPresidensial untuk masa jabatan 5 tahunParlementer adalah bikameral, terdiri atas Majelis Nasional dan DewanNasional Provinsi (
The National CouncilofProvinces).Anggota parlemen menjabat selama 5 tahun.Yudikatif terdiri atas
ConstitusionalCourt, Supreme CourtofAppeal,HighCourt, MagistrateCourt
Negara : ArgentinaBentuk Negara : FederasiPresiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dengan masa jabatan 4tahun.Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahanPresiden dan wakil presiden boleh menyandang jabatan selama tidak lebihdua masa jabatan.Presiden dan wakil presiden hanya diizinkan bertarung untuk kaliketiga setelah tidak aktif selama satu masa.Presiden melantik anggota kabinet dan konstiusi.Parlemen adalah bikameral, yaitu kongres terdiri atas Senat (dipilih melaluipemilu oleh rakyat dan menjabat selama 6 tahun) dan
The HouseofRepresentatives
atau Badan Perwakilan (dipilih langsung dan menjabatselama 2 tahun).Lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung yang diangkat oleh presidenatas persetujuan Senat. Hakkim-hakimnya ditunjuk oleh Dewan KehakimanNasional.
https://indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan: Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihian umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.
Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden.Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen.
Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi.
Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
publik secara tawar menawar antara eksekutif dengan legislatif
Blok Barat dan Timur saling bersitegang menjadi latar belakang
berdirinya Gerakan Non Blok yang tujuannya untuk ....
A. meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan kedua blok
B. mengembangkan kerja sama antara negara non blok
C. menciptakan hubungan bilateral anatar negara non blok
D. menyelesaikan persengketaan Indonesia dengan Belanda
E. mnyelesaikan masalah HAM
Negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non blok adalah kelompok Negara yang tidak bergabung dalam Blok Barat maupun Blok Timur. Munculnya bipolarisasi seperti itu akibat dari dua Negara pemenang dalam PD II yang memiliki idiologi yang berbeda, yakni AS berideologi kapitalis-liberal-demokratis berhadapan dengan USSR yang berideologi sosialis-komunis. Jadi kedua Negara superpower atau adidaya itu memiliki pengikut masing-masing dan menjadi pemimpin kedua blok yang saling kompetitif untuk merekrut anggota baru dan sekaligus menyebarkan ideologinya masing-masing. Situasi itu menyulut dunia menjadi tegang dan mendorong beberapa Negara yang baru merdeka tidak hanyut dan terjebak dalam persaingan antar bok tersebut tetapi justru mencari dan berusaha mendamaikan kedua pihak yang saling bersitegang sehingga tercipta perdamaian dunia. Ketika terjadi petentangan yang semakin memuncak antara AS dengan USSR yang dikenal dengan istilah perang dingin (Cool War) (lebih lanjut akan diuraikan pada pembahasan berikutnya), banyak Negara-negara berkembang tidak mau ikut terseret dalam pertentangan tersebut. Akan tetapi mereka bersatu padu untuk menghimpun kekuatan dalam wadah GNB agar mempunyai pengaruh yang diperhitungkan dalam pentas perpolitikan dunia internasional. Oleh karena itu GNB ini memiliki tujuan internal yaitu agar dapat mengusahakan kemajuan social, ekonomi dan politik yang masih jauh tertinggal dari Negara-negara maju, sedangkan tujuan eksternal berusaha ikut serta dalam usaha menjaga perdamaian dunia dan sekaligus ikut mencari jalan keluar mengatasi ketegangan antara dua blok yang bersitegang. Tentu saja tujuan eksternal dari GNB sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
d. membentuk gerakan non blok (non aligned) untuk meredakan ketegangan
akibat perang dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan
blok timur yang dipimpin Uni Sovyet.
Ciri khas negara kesatuan adalah A. Kepala negaranya adalah seorang presiden B. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat C. Warga negara mudah berpindah domisili D. Adanya konstitusi yang tertulis E. Kepala negaranya dipilih oleh rakyat
B. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
Pemberian visa kunjungan merupakan kewenangan dari....
A. Presiden
B. DPR
C. Menteri Hukum dan Ham
D. MA
E. Duta Besar
berdasarkan undang" Republik Indonesia no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ,
pasal 38 berbunyi : Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan, tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.pasal 40 ayat 1 berbunyi :
Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
dari 2 pasal diatas , maka jawaban dari soal ini adalah (C) Mentri Hukum dan Ham
Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian Gerakan Non Blok
sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali. . . .
A. Presiden Mesir, gamal Abdel Nasser
B. Presiden Ghana, Kwame Nkrumah
C. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru
D. Presiden Indonesia, Sukarno
E. Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic
Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 - 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tatanan hubungan internasional. KAA menyepakati 'Dasasila Bandung' yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerja sama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.
GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1 - 6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk menformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.
GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan,dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).
Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolarpada konstelasi politik dunia, eksistensi GNB menjadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca-Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.
Untuk itu, GNB seyogianya terus melakukan berbagai upaya dan inisiatif konkret dalam mempromosikan dialog dan kerja sama untuk perdamaian dan pembangunan. Dari pengalaman Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan dialog lintas agama di berbagai tingkatan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya global dalam mempromosikan keharmonisan dan perdamaian di dunia.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.Merupakan
pengertian dari....
A. Eksekutif
B. Moneter
C. Legislatif
D. Eksaminatif
E. Yudikatif
Kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut kekuasaan Eksaminatif / Inspektif/ Auditif. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.
##Tugas BPK
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
##Wewenang BPK
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
Pembahasan:
Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan sistem pembagian kekuasaan dibuktikan dengan adanya kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang namun saling berhubungan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945.
Namun setelah UUD 1945 diamandemen pembagian kekuasaan di Indonesia sebagai berikut:
1. Kekuasaan Konstitutif
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dijalankan MPR.
2. Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan untuk menjalankan undang undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.
3. Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan untuk membentuk undang – undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR.
4. Kekuasaan Yudikatif
Disebut juga dengan kekuasaan kehakiman yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5. Kekuasaan Eksaminatif / Inspektif/ Auditif
Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
6. Kekuasaan Moneter
Yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral yang ada di Negara Indonesia.
D. Eksaminatif
Bendera Negara Indonesia adalah ....
A. Sangsaka Merah Putih
B. Dwi Warna
C. Sang Merah Putih
D. Pusaka
E. Merah Putih
Bendera Negara Indonesia adalah C. Sang Merah Putih, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 35 UUD 1945.
Di dalam batang UUD 1945 tepatnya pada Bab XV, telah diatur regulasi tentang Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara Indonesia, Lambang Negara Indonesia, serta Lagu Kebangsaan Negara Indonesia.
Pasal 35 berbunyi “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.
Pasal 36 berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.
Pasal 36A berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”
Pasal 36B berbunyi “Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.”
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia
diangkat oleh presiden dengan persetujuan ...
A. Menteri Perekonomian
B. DPR
C. KPK
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
B. DPR
Dalam kebijakan nasional, pejabat pemerintah tingkat daerah (lokal)
berkewajiban menetapkan kebijakan
A. Sosial ekonomi
B. Politik
C. Teknis operasional
D. Eksekutif
E. Administratif
C. Teknis operasional
Soal Simulasi Pukul 22:13 9 Januari 2020
Hak asasi manusia pada dasarnya mempunyai kemerdekaan atau kebebasan sejak manusia lahir sebagai ...
A. milik bersama seluruh bangsa didunia
B. keseimbangan hidup di alara seraesta
C. anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa
D. pemberian negara dimana manusia tinggal
E. kebebasan manusia secara mutlak
C. anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diangkat oleh presiden dengan persetujuan ...
A. Menteri Perekonomian
B. DPR
C. KPK
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
B. DPR
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap. Sumber: https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/dewan-gubernur/contents/default.aspx
Pendidikan Anak Usia Dini termasuk ke dalam ....
A. Pendidikan nonformal
B. Pendidikan Dasar
C. Pendidikan informal
D. Pendidikan Profesi
E. Pendidikan formal
Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah salah satu contoh pendidikan informal dalam sistem pendidikan Indonesia.
Dalam dunia pendidikan Indonesia, pendidikan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu:
Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan merujuk pada kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah serta diselenggarakan oleh maupun di bawah koordinasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan merujuk pada kurikulum yang diterapkan oleh lembaga pendidikan terkait dan diselenggarakan oleh lembaga swasta. Dengan kata lain, pendidikan nonformal tidak menggunakan kurikulum dari dan berada di bawah kontrol pemerintah.
Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dengan tidak mengacu pada kurikulum apapun serta diselenggarakan oleh lembaga swasta.
Pendidikan profesi atau vokasi adalah pendidikan yang diselenggarakna oleh suatu lembaga, baik swasta maupun pemerintah, yang bertujuan meingkatkan kemampuan seseorang di bidang profesi tertentu.
C. Pendidikan informal
Lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen UUD 1945 adalah ....
A. Komisi YudisialB. DPA
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. DPD
Lembaga negara adalah suatu lembaga tingkat nasional dimana dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar.
Beberapa lembaga yang tergolong sebagai lembaga negara ialah MK, MA, BPK, KY serta berbagai lembaga lainnya. Nah tiap – tiap lembaga ini menjalankan tugas yang berbeda. Terkadang, sesuai suatu kebutuhan bangsa serta negara, dilaksanakan perubahan maupun amandemen atas konstitusi yang berlaku.
Jika diperlukan, perubahan yang dilaksanakan juga bisa mencakup perubahan suatu lembaga negara, salah satunya ialah adanya penghapusan lembaga negara.Sebagai contoh, lembaga negara yang dihapus setelah amandemen UUD 1945 ialah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah suatu lembaga negara dimana dibentuk untuk memberikan masukan kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya. Walaupun dibubarkan, tugas pemberian masukan kepada Presiden masih dianggap penting atau perlu, sehingga tugas ini masih dipertahankan hingga saat ini, namun didalam bentuk staf khusus Presiden.
Berikut Perubahan Lembaganya
Sebelum amandemen Undang – Undang Dasar 1945 , lembaga negara yang ada di Indonesia ialah sebagai berikut :
MPR (Majelis Permusyarawatan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Presiden
DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
MA (Mahkamah Agung)
Namun, setelah amandemen Undang – Undang Dasar 1945, DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dihapus, dikarenakan tugas dan wewenang DPA tidak sesuai terhadap perkembangan ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
Setelah amandemen, lembaga negara meliputi sebagai berikut :
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Presiden
DPD (Dewan Perwakilan daerah)
MA (Mahkamah Agung)
KY (Komisi Yudisial)
MK (Mahkamah Konstitusi)
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
B. DPA
Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma
A. Agama
B. Kesopanan
C. Kebiasaan
D. Hukum
E. Kesusilaan
D. Hukum
Pemberian visa kunjungan merupakan kewenangan dari....
A. Presiden
B. DPR
C. Menteri Hukum dan Ham
D. MA
E. Duta Besar
Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang sebuah keimigrasian , dalam pasal 38 dan pasal 40 ayat (1)
Pasal 38 tersebut berbunyi :
Visa kunjungan diberikan kepada orang asing dimana yang akan melakukan sebuah perjalanan ke wilayah Indonesia dengan rangka atas kunjungan, tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, maupun singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lainnya
Pasal 40 ayat 1 nya tersebut berbunyi :
Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan sebuah kewenangan Menteri di negara tersebut.
Atas penjelasan atas 2 pasal tersebut, maka jawaban atas pertanyaan tersebut ialah Pemberian Visa Kunjungan Merupakan Kewenangan Dari Hukum dan Ham
Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan bersumber dari ...
A. Hati nurani
B. Masyarakat
C. Tuhan
D. Lembaga sosial
E. Negara
A. Hati nurani
Sebagai salah peristiwa, sejarah hanya terjadi sekali saja dan tidak terulang lagi. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki sifat...
A. Unik
B. Penting
C. Menarik
D. Abadi
E. bermanfaat
A. Unik
Tujuan Ir. Soekarno menulis Indonesia Menggugat pada 1930 adalah . . . .
A. mengajak rakyat Indonesia mengangkat snejata melawan penjajah Belanda
B. membuktikan bahwa proses penjajahan Belanda sangat merugikan dan harus segera diakhiri
C. mengajak partai-partai politik bersatu dan berjuang bersama untuk mengusir penajajah Belanda
D. menunjukan bahwa penjajah Belanda tidak sesuai dengan Politik Etis
E. memberi pedoman tata kehidupanh berbangsa dan bernegara bagi Indonesia setelah merdeka
Indonesia Menggugat adalah pidato pembelaan yang dibacakan oleh Soekarno pada persidangan di Landraad, Bandung pada tahun 1930. Soekarno bersama tiga rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik jeruji penjara, Soekarno menyusun dan menulis sendiri pidato tersebut. Isi pidato Indonesia Menggugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme.Soekarno mengawali pidato pembelaan Indonesia Menggugat dengan menyampaikan bahwa proses peradilan yang sedang dilakukan terhadapnya adalah sebuah proses politik penguasa kolonial untuk membungkam gerakan nasional yang mulai tumbuh sejak dekade awal abad ke-20.[1] Di halaman awal pembelaannya Soekarno menuliskan hal berikut:[1]
"Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini adalah proses politik: ia, oleh karenanya, di dalam pemeriksaannya, tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan asas pergerakan kami dan yang menjadi nyawa pikiran-pikiran dan tindakan- tindakan kami..."
A. mengajak rakyat Indonesia mengangkat snejata melawan penjajah Belanda
MPR menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat ....
A. 29 Hari
B. 30 Hari
C. 40 Hari
D. 60 Hari
E. 90 Hari
berdasarkan pasal 7B ayat 6 undang" dasar 1945 setelah mengalami amandemen , berbunyi : Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat (usul tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden) tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
B. 30 Hari
A. WNI yang berdomisili di ibukota negara
B. WNA yang dicekal
C. WNI yang berdomisili di perbatasan republik indonesia
D. WNI yang berdomisili di tengah kota
E. WNA yang berdomisili di tengah ibukota negara asalnya
Jika kita amati orang yang bertempat tinggal didaerah perbatasan, warga dengan mudah dan bebas lalu lalang melewati daerah perbatasan. Seperti contoh yang berdekatan dengan negara Malaysia warga sekitar dapat berlalu lalang ke Malaysia atau sebaliknya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada dasarnya setiap warga yang keluar masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang bersifat sah serta berlaku. Dokumen tersebut dalam bentuk paspor atau surat perjalanan laksana paspor. Pada kasus seperti soal yang sedang dibahas kali ini warga atau orang yang berdomisili di wilayah perbatasan mereka akan menggunakan surat perjalanan laksana paspor yang berupa surat perjalanan lintas batas. Jadi wajar jika warga yang tinggal di wilayah perbatasan bisa keluar masuk ke negara tetangga dengan mudah.
Jawabannya adalah C. WNI yang berdomisili di perbatasan republik indonesia.
A. Dibawah Undang ? undang
B. Diatas Perda Kota
C. Diatas Undang ? Undang
D. Diatas PP
E. Dibawah Perda Provinsi
Pada UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)
Jadi, jawaban yang tepat berdasarkan opsi jawaban adalah C. Di atas Undang-Undang
Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial adalah . . . .
A. asas kebangsaan
B. asas teritorial
C. asas kepentingan umum
D. reciprioritas
E. asas kenegaraan
1. Asas Teritorial
Menurut azas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada diwilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
2. Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, menurut asa ini setiap negara di manapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, Asas ini mempunyai kekuatan extritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.
3. Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalan kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara.
Jawaban A
Kepercayaan Animisme di Indonesia berakulturasi dengan budaya Hindu-Budha dalam bentuk ....
A. patung dan arca
B. seni tari
C. seni musik
D. pahat dan relief
E. lukisan
Kepercayaan asli masyarakat Indonesia adalah memuja arwah roh atau kekuatan yang menunggu benda-benda sekitar. Untuk mendukung kepercayaan itu mereka membuat bangunan seperti punden berundak dan patung. Setelah mengenal agama Hindu yang mempercayai adanya dewa dewi, masyarakat Indonesia juga mewujudkannya dalam patung dan arca.
Jawaban: a
Pergerakan nasional bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik, tetapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun ke dalam ....
A. Taman Siswa
B. Budi Utomo
C. Tut Wuri Handayani
D. Perhimpunan-perhimpunan Pelajar Indonesia
E. Perhimpunan Indonesia
D. Perhimpunan-perhimpunan Pelajar Indonesia
Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan A. asli
B. abadi
C. tunggal
D. tidak terbatas
E. terbatas
A. asli
Bendera, bahasa dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam UUD 1945 pada :
A. Bab XIV
B. Bab XV
C. Bab XVI
D. Bab XVII
E. Bab XVIII
Bendera,bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dalam UUD 1945 pada BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
Pembahasan :
Pada UUD 1945 sebelum perubahan Bab ini berjudul Bab tentang Bendera dan Bahasa yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Rumusan mengenai hal ini sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951.
Setelah perubahan UUD 1945 Bab XV judulnya menjadi Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu :
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.
Perubahan ini tertuang dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
B. Bab XV
Sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara merupakan pengertian dari ....
A. Ketahanan nasional
B. Nasionalisme
C. Wajib Militer
D. Chauvinisme
E. Bela Negara
E. Bela Negara
Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Hal tersebut tercantum dalam ....
A. UU No. 48 tahun 2007
B. UU No. 48 tahun 2009
C. UU No. 18 tahun 2009
D. UU No. 18 tahun 2000
E. UU No. 24 tahun 2000
B. UU No. 48 tahun 2009
Sikap yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah.
A. Selalu berjuang untuk kepentingan negara
B. Selalu menentang pada negara penjajah
C. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga
D. Selalu mengupayakan persatuan bangsa
E. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat
B. Selalu menentang pada negara penjajah
Operasi Gurita dicetuskan oleh ....
A. Jenderal Hideki Tojo
B. Laksamana Takeo Kurita
C. Jenderal Terauchi
D. Laksamana Maeda
E. Jenderal Hitoshi Imamura
Operasi Gurita dicetuskan oleh B. Laksamana Takeo Kurita
Pada tanggal 7 Desember 1942 Jepang berhasil menaklukan Sekutu yakni dengan sukses membombardir pangkalan laut Amerika Serikat yakni Pearl Harbour. Setelah itu Jepang mengincar kawasan Asia Tenggara salah satunya Indonesia yang saat itu masih Hindia Belanda. Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia dengan ingi menguasai kekayaan sumber daya alam Indonesia diantaranya adalah minyak dan hasil karet.
Jepang melakukan pendaratan di Indonesia sekitar bulan Januari 1942 dengan dipimpin oleh Laksamana Takeo Kurita. Strategi yang diterapkan Jepang untuk menduduki pulau Jawa adalah dengan merencanakan serangan yang disebut Operasi Gurita (Octopus). Operasi yang bertujuan mengepung Jawa ini terbagi menjadi dua yakni Gurita Barat (Western Octopus) berawal dari Laut Cina Selatan terus melalui Kalimantan bagian Utara kemudian ke Jawax sedangkan Gurita timur (Eastern Octopus) dimulai dari Fillipina terus melalui selat Makassar kemudian ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Rencana serangan yang dipimpin Laksamana Takeo Kurita tersebut berjalan sukses dan ditandai dengan menyerahnya Belanda atas Jepang sekitar Maret 1942. Kolega-kolega Belanda memadati daerah kalijati. Belanda yang saat itu menguasai Indonesia semakin tersudut sehingga terpaksa menandatangani Perjanjian Kalijati.
Kesimpulan
Jadi kesimpulannya, upaya Jepang untuk menduduki Indonesia (Hindia Belanda) khususnya Pulau Jawa terwujud dengan serangan operasi Gurita dicetuskan oleh Laksamana Takeo Kurita. Keberhasilan Jepang menekuk Sekutu membuat Jepang semakin kuat.
Jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup maka akan berakibat
A. munculnya pemerintahan yang diktator
B. proses pembangunan tidak akan lancar
C. terjadi anarki di lingkungan masyarakat
D. lembaga perwakilan rakyat harus menyusun lebih banyak peraturan
E. kelompok masyarakat berkesempatan menguasai masyarakat yang lain
Akibat jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup adalah a. munculnya pemerintahan yang diktator.
Hal ini terjadi karena pemerintah akan beranggapan bahwa masyarakat tidak membutuhkan informasi. Masyarakat hanya perlu menikmati dan dijadikan obyek pemerintahan.
Keterbukaan informasi memegang peran penting dalam pelaksanaan demokrasi. hal ini karena masyarakat pada sistem ini tidak lagi ditempatkan sebagai obyek, melainkan subyek. Dengan kata lain, masyarakat dapat mengontrol jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya maladministrasi pemerintahan.
Tanggal 1 Juni dieringati sebagai ....
A. Hari Kebangkitan Nasional
B. Hari Tentara Nasional
C. Hari Lahirnya Pancasila
D. Hari Proklamasi
E. Hari Bhayangkara
1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Bagaimana sejarahnya?
Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidangnya yang pertama dari 29 Mei dan selesai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara.
Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau Perwakilan Rakyat.
Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI.
Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Lalu dibentuklah Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.
Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Dr Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Soekarno itu berisi Lahirnya Pancasila.
Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan jadi Hari Lahir Pancasila lewat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyampaikan keputusan ini melalui pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016. Tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.
https://news.detik.com/berita/d-4572878/sejarah-hari-lahir-pancasila-jangan-keliru-dengan-hari-kesaktian diakses tanggal 9 jan 2020 pukul0028
simulasi pukul 19-41 tanggal 10
Pancasila sebagai intisari dari nilai - nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian pancasila sebagai ....
A. Ideologi terbuka
B. Sumber dari segala sumber hukum
C. Sumber nilai
D. Dasar Negara
E. Pandangan hidup
Pembahasan : Pancasila sebagai intisari dari nilai - nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian pancasila sebagai Pandangan Hidup. dikarenakan kata intisari cenderung mengarah pada suatu tatanan nilai Kepribadian seseorang sebagai warganegara yang harus beretika baik dalam kehidupan.
Hal lainnya juga dapat kita lihat mengenai segala tingkah laku masyarakat sebagai warga negara yang telah diwariskan secara turun temurun dalam hal kebudayaan. Dari situ kita dapat lihat mengenai segala pandangan hidup ideologi Pancasila yang umum dan dapat berdampingan dengan kebudayaan masyarakat yang telah ada.
untuk itu Pancasila sangat cocok untuk dijadikan pedoman hidup dalam perkembangan globalisasi ini yang semakin cepat dan tanpa batas wilayah
E. Pandangan hidup
UU No.22 tahun 2001 tentang ....
A. Minyak dan Gas bumi
B. Keterbukaan informasi publik
C. Mineral dan bahan tambang
D. Rahasia negara
E. Ketenagakerjaan
A. Minyak dan Gas bumi
Berikut ini yang bukan fungsi hukum di Indonesia adalah .
A. alat kontrol sosial
B. mempertahankan aturan tata tertib di masyarakat
C. melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat
D. untuk menyelesaikan pertikaian
E. menata kehidupan masyarakat dalam pergaulan
Usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya dilakukan lewat organisasi, tetapi juga melalui lembaga pemerintah kolonial Belanda, yaitu . . . .
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Volksraad
C. Konstituante
D. Parlemen di Negeri Belanda
E. Jajahan Kementerian
B. Volksraad
Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
A. UU No. 31 Tahun 1999
B. UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 15 Tahun 2002
D. UU No. 30 Tahun 2002
E. UU No. 7 Tahun 2006
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait
D. UU No. 30 Tahun 2002
Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan Doha Development Agenda (DDA) didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka ....
A. meningkatkan mutu pendidikan
B. swasembada pangan
C. perubahan iklim global
D. perdamaian timur tengah
E. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objectives dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral.
http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/tentang-wto/sekilas-wto
E. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya ....
A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa
B. United Nation Organization
C. Gerakan Non Blok
D. Interpol
E. ASEAN
C. Gerakan Non Blok
Menurut UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
A. Kebersamaan
B. Kekeluargaan
C. Demokrasi Pancasila
D. Demokrasi ekonomi
E. Gotong royong
b. Kekeluargaan
Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa .
A. Undang-undang
B. Peraturan pemerintah
C. Keputusan presiden
D. Keputusan menteri
E. Peraturan daerah
B. Peraturan pemerintah
FIX
Seni Teater tradisional yang berasal dari Pulau Bintan adalah ?.
A. Lenong
B. Mamanda
C. Ludruk
D. Kethoprak
E. Makyong
E. Makyong fix
Wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan membantu warga negaranya dan berkedudukan di luar ibukota negara asing disebut dengan?
A. Kedutaan Besar
B. Atase Pertahanan
C. Konsulat Jenderal
D. Atase Perdagangan
E. Nuncio Apostolik
(1). Kedutaan besar adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan di ibukota negara lain atau lembaga/organisasi internasional (contohnya seperti duta besar PBB). Kedutaan besar dipimpin oleh seorang pejabat diplomatik tertinggi yang disebut sebagai duta besar (embassy).
(2). Atase atau atase kedutaan adalah perwakilan Indonesia atau utusan diplomatik di luar negeri yang diperbantukan pada sebuah kedutaan. Atase terdiri dari para ahli dalam bidang kekhususan tertentu. Pada umumnya atase yang ada di dalam sebuah kedutaan meliputi atase militer, atase kebudayaan, atase sosial, atase perdagangan, atase pendidikan, dan atase bidang lainnya sesuai kebutuhan dan kepentingan di kedutaan besar negara tempat atase bertugas.
(3). Konsulat jenderal ada yang tidak ditugaskan di ibukota negara seperti halnya kedutaan besar, melainkan ada yang berada di luar wilayah ibu kota negara tersebut. Konsulat jenderal berkewajiban menjaga kepentingan negara serta rakyatnya yang berada di negara luar tersebut. Kantor tempat konsul bertugas disebut konsulat atau konsulat jenderal. Contohnya KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Houston, AS, atau KJRI Mekkah (bukan hanya KJRI Riyadh sebagai ibukota Kerajaan Arab Saudi).
C. Konsulat Jenderal
Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena ....
Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung pada dunia internasional
UUD 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat
Bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dan bangsa-bangsa di dunia
Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan yang sahIndonesia merupakan anggota PBB yang ke-50Jawaban : aBangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena: Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangan bergantung pada dunia internasional.
Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam
A. Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus
B. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
C. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
D. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
E. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS
D. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
Garis hitam tebal yang terdapat di tengah - tengah perisai pada Garuda Pancasila melukiskan .... A. Bujur Timur B. Bujur Barat C. Lintang Utara D. Khatulistiwa E. Lintang Selatan
Tanyakan detil pertanyaan Tidak puas? sampaikan! dari WindiMaliwu 02.09.2017
Jawabanmu
josuabrainly
JosuabrainlyTeaching Assistant
Garis hitam tebal yang terdapat di tengah - tengah perisai pada Garuda Pancasila adalah lambang dari khatulistiwa.
Pembahasan
Pada kesempatan ini, soal menyajikan kita dengan satu pertanyaan terkait garis hitam tebal pada perisai pada Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila sendiri merupakan lambang negara Indonesia. Lambang ini menampilkan sesosok burung garuda, seekor burung mistis yang berasal dari legenda Ramayana. Jumlah bulu pada bagian leher, sayap, serta ekor burung tersebut melambangkan bulan, tanggal, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus 1945.
Pada bagian perisai juga terdapat lambang dari masing-masing sila pada Pancasila serta sebuah garis hitam tebal di bagian tengah yang melambangkan khatulistiwa, yaitu garis khayal pada bumi yang melintasi daerah Indonesia.
Adapun pada bagian kakinya, terdapat seutas pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah ungkapan yang bermakna "walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga".
Pada perkara apakah Jaksa Penuntut Umum digunakan dalam persidangan :
A. Perdata
B. Pidana
C. Administrasi Negara
D. Agama
E. Niaga
Tanyakan detil pertanyaan Ikuti Tidak puas? sampaikan! dari Murniatym8 15.11.2019
Jawabanmu
Pengguna Brainly
Jawaban:
jawabanya adlah B pidana
Alasan kritik para ahli terhadap revolusi hijau yang dikembangkan di indonesia sejak awal orde baru adalah ....
Tanyakan detil pertanyaan Tidak puas? sampaikan! dari Lianalia53liana 27.05.2015
Jawabanmu
claramatika
ClaramatikaBrainlyElite
Mata pelajaran: IPS Sejarah
Kelas: XI SMA
Kategori: Revolusi Hijau
Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP:12.3.7
Kata kunci: kritik, para ahli, revolusi hijau, orde baru
Jawaban:
Soal No. 23
Alasan kritik para ahli terhadap Revolusi Hijau yang dikembangkan di Indonesia sejak awal Orde Baru adalah . . . .
A. terjadi polarisasi yang semakin tajam antara warga kaya dan miskin di pedesaan
B. hasil produksi pertanian Indonesia masih belum mampu mengangkat kesejahteraan petani
C. ketahanan pangan di Indonesian masih sangat rentan karena mayoritas masyarakat Indonesia lebih suka mengonsumsi beras
D. lingkungan menjadi rusak akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan
E. terjadinya penggundulan hutan yang mengakibatkan wilayah Indonesia tidak lagi dapat dikategorikan daerah ijo royo-royo
Munculnya beberapa teknik pertanian pada abad ke-17 dan abad ke-18 dapat dilacak dari jenis tanaman baru dan beberapa perubahan ekonomi. Pada masa sekarang ini di negara yang maju dan sedang berkembang terjadi perbedaan makin besar dalam taraf hidup masyarakatnya. Hal ini disebabkan perbedaan antara efisiensi teknologi pertanian dan kenaikan jumlah penduduk.
Perubahan dalam bidang pertanian berupa peralatan pertanian, perubahan rotasi tanaman, dan perubahan sistem pengairan. Usaha yang cepat disebut revolusi, yaitu perubahan secara cepat menyangkut masalah pembaruan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Intinya Revolusi Hijau ialah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern.
Ciri dari Revolusi Hijau yakni makin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan alam, digantikan dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Revolusi Hijau juga dikenal dengan nama Revolusi Agraria. Agraria maksudnya ialah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Pencetus Revolusi Hijau ialah Thomas Robert Malthus tahun 1766 hingga tahun 1834. Malthus menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia.
Sejak Malthus memaparkan hasil penelitiannya ke Eropa dan Afrika maka Negara-negara disana melakukan gerakan pengendalian pertumbuhan penduduk dan usaha penelitian pencarian bibit unggul dalam bidang pertanian.
Revolusi Hijau ialah proses keberhasilan para teknologi pertanian dalam melakukan persilangan (breeding) antarjenis tanaman tertentu sehingga menghasilkan jenis tanaman unggul untuk meningkatkan produksi bahan pangan.
Usaha pertanian dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:
a.Intensifikasi pertanian yakni usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan pancausaha tani.
b.Ekstensifikasi pertanian yakni usaha meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak.
c.Diversifikasi pertanian yakni usaha meningkatkan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani.
d.Rehabilitasi pertanian yakni usaha meningkatkan produksi pertanian dengan pemulihan kemampuan daya produkstivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.
Revolusi Hijau memberikan efek yang kurang bagus antara lain:
a. Sistem bagi hasil mengalami perubahan. Sistem panen secara bersama-sama pada masa sebelumnya mulai digeser oleh sistem upah. Pembeli memborong seluruh hasil dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Akibatnya, kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang.
b. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat.
c. Petani terlalu tergantung pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama sehingga berefek kepada biaya produksi yang tinggi yang ditanggung petani.
d. Peningkatan produksi pangan tidak berbarengan dengan meningkatnya pendapatan petani
Pada masa orde baru, pemerintah menetapkan kebijakan Rencana Kemakmuran Kasimo. Program itu dilakukan pada kurun waktu tahun 1952–1956. Tujuannya guna meraih peningkatan produksi pangan. Beberapa program baru dilaksanakan, seperti program padi sentra pada tahun 1959– 1962 dan program bimbingan masyarakat (bimas) pada tahun 1963–1965.
Efek negative dari Revolusi Hijau yaitu
a.jumlah beras yang tersedia per jiwa masih tetap rendah sehingga impor beras masih tetap tinggi. Perekonomian negera menurun di tahun 1960-an, turunnya persediaan beras nasional. Karena harga beras yang tinggi.
b. tergantung dari faktor alam maupun kerusakan ekologi.
Indonesia mampu mencapai tingkat swasembada beras dan berhenti mengimpor beras pada tahun 1984. (Lt)
Berikut ini yang bukan merupakan ciri umum demokrasi Pancasila adalah...
A. Adanya rasa gotong royong
B. Selalu meliputi semangat kekeluargaan
C. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani
D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
E. Mengutamakan musyawarah mufakat.
Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Dengan adanya globalisasi dan komunikasi antar bangsa yang semakin terbuka, kita dapat mencontoh tatanilai sosial budaya dan sikap hidup dari bangsa lain yang baik, kecuali ...
A. disiplin
B. materialistis
C. suka investigasi
D. mandiri
E. bekerja keras
B. materialistis
Soal No. 26
Forum kerukunan umat beragama (FKUB) merupakan implementasi dari sila ... Pancasila.
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
A. Pertama
Indonesia aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut menjadi salah satu landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Perwujudan politik luar negeri bebas aktif terlihat dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian Garuda sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. salah satu pengiriman pasukan Garuda adalah ke negara berikut, kecuali . . . .
A. Mesir pada 1957
B. Kongo pada 1950
C. Kongo pada 1962
D. Vietnam pada 1970
E. Vietnam pada 1974
Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk ...
A. Menentukan sistem perekonomian
B. Menentukan kerjasama dengan bangsa lain
C. Mengakui kebebasan beragama
D. Menentukan ketertiban lingkungan
E. Menyatakan pendapat dan berorganisasi
A. Menentukan sistem perekonomian FIX
Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokasi karena ....
A. Anggota MPRS harus setuju kembali ke UUD 1945
B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden
C. Anggota MPRS harus setuju kepada manifesto Politik
D. Anggota MPRS terdiri dari berbagai unsur elemen
E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia
Pada awal kemerdekaan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan .... A. Belanda B. Jepang C. Italia D. Ghana E. Brasil
Tanyakan detil pertanyaan Tidak puas? sampaikan! dari Andyas92 18.08.2017
Pada awal kemerdekaan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan (B) Jepang. Hak Repudiasi pada awal kemerdekaan tidak hanya diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan Jepang, namun juga keturunan China, Korea, dan Arab.